Sejarah

Sejarah

Sejarah dan Dasar Pemikirian pendirian Flipmas Indonesia

Sejarah program Pengabdian kepada Masyarakat


Tanpa kecuali, tenaga pendidik perguruan tinggi di Indonesia wajib menunaikan Tri Darma seperti tercantum dalam UU Sisdiknas tahun 2003. Ketiga Darma perguruan tinggi tersebut terdiri dari Pendidikan/Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Sampai saat ini belum ada satupun produk hukum yang mengatur tentang komposisi ketiga Darma untuk mencapai mutu produk pendidikan sesuai yang ditetapkan Badan Standardisasi Nasional Pendidikan. Akibatnya masing-masing perguruan tinggi, PT merealisasikannya secara berbeda menuruti persepsinya sendiri. Fakta yang terekam sampai saat ini, PT lebih fokus pada darma Pendidikan/Pengajaran, berikutnya Penelitian. Darma Pengabdian kepada Masyarakat, PPM memperoleh perhatian paling minim atau bahkan terabaikan.

Sampai tahun 1994, program PPM yang dibiayai Ditlitabmas Ditjen Dikti adalah Penerapan Ipteks dan Kuliah Kerja Nyata, KKN. Realisasi program Penerapan Ipteks di masyarakat umumnya didominasi kegiatan penyuluhan, pelatihan atau pendampingan yang berjangka pendek (hitungan hari atau bahkan jam) tanpa mempertimbangkan dampaknya. Aktivitas semacam itu wajar memperoleh dukungan biaya yang terbilang kecil (Rp 5 juta,- bagi setiap kelompok pelaksana). Sama wajarnya dengan skor minimal yang diberikan dalam perhitungan angka kredit kenaikan pangkat/golongan atau jabatan seorang tenaga pendidik. Seluruh kondisi tersebut menjadi alasan klise tenaga pendidik untuk tidak melaksanakan darma PPM PT. Dengan demikian, bukankah tenaga pendidik dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban Tri Darmanya? Tidakkah kondisi itu dapat menyudutkan DIKTI sendiri yang seolah-olah (melalui peraturan kenaikan pangkat atau jabatan tenaga pendidik) membenarkan seorang tenaga pendidik untuk tidak memenuhi salah satu kewajibannya?

Sejak tahun 1994, Ditlitabmas memperkenalkan program Vucer dengan biaya sebesar Rp 10 juta dan berubah menjadi Rp 15 juta sekitar tahun 2007-2009. Program tersebut fokus kepada masyarakat produktif (usaha mikro, petani, peternak, nelayan dll) yang membutuhkan bantuan pada aspek produksi atau manajemen. Masyarakat yang tergolong tidak produktif secara ekonomis, masih memperoleh bantuan PT melalui program Penerapan Ipteks. Analisis data evaluasi pelaksanaan program Vucer mendorong terbentuknya program Vucer Multi Tahun, VMT (1997) yang berorientasi pada produk ekspor. Pada tahun yang sama direalisasikan program Pengembangan Budaya Kewirausahaan di PT, PBKPT (1997) sebagai upaya menciptakan wirausaha baru dari kalangan PT. Persoalan kewilayahan yang dihadapi masyarakat dan Pemerintah Daerah menjadi fokus perhatian Ditlitabmas sebagai alternatif lain memperkuat kinerja program KKN. Program kemitraan bersama Pemda dengan memperhatikan aspirasi dan potensi masyarakat, dibiayai pihak Pemda dan Ditlitabmas, bernama program Sinergi Pemberdayaan Potensi Masyarakat, SIBERMAS (2001). Menyadari pentingnya sosialisasi produk intelektual masyarakat PT ke masyarakat luas, sekaligus mempertimbangkan rendahnya kepercayaan industri atau investor terhadap mutu produk intelektual PT, Ditlitabmas pada tahun 2001 membentuk program Unit Usaha Jasa dan Industri, unit-UJI. Melalui program ini tenaga pendidik memperoleh akses untuk memproduksi dan memasarkan produk-produk intelektualnya ke masyarakat.

Pembentukan FLipMAS Indonesia


Dihadiri 5 FLipMAS Wilayah, Mammiri, Ngayah, Jagadhita, Legowo, Sabilulungan, sementara Hetfen tidak hadir karena anggotanya wajib mengikuti sertifikasi dosen secara on line, dibentuk FLipMAS nasional bernama FLipMAS INDONESIA melalui kesepakatan sidang yang dipimpin Prof.Dr. Bambang Widagdo (Ketua LPPM Unmuh Malang) dan Ir. Syaharuddin Basyir (Kepala UPPM Poltek N Makassar) pada hari Sabtu, 16 Juli 2011 pukul 14.27 wita di Ruang Data Kantor Gubernuran Sulsel Makassar. Sebagai Ketua FLipMAS INDONESIA adalah Sundani Nurono Soewandhi (ITB) dan Wakil Ketua adalah Gatot Murdjito (UGM).

Butiran penting yang muncul dan menjadi pertimbangan untuk direalisasikan adalah:

1. Nama FLipMAS Nasional yaitu FLipMAS Indonesia

2. Posisi FLipMAS terhadap LPM/LPPM PT

3. Anggota dari PT bersifat institusional dan bisa pula berasal dari profesi lain

4. Bentuk badan hukum yang tepat